Bank sentral Malaysia secara resmi mengambil langkah strategis untuk mentransformasi ekosistem pembayaran digital mereka. Otoritas moneter tersebut memutuskan untuk menghapus sistem pembayaran QR berbasis jaringan tertutup milik penyedia layanan individu secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang terpadu dan saling terhubung, serupa dengan standar QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang telah menjadi tulang punggung transaksi nontunai di Indonesia.
Berdasarkan dokumen kebijakan 'Interoperable Fund Transfer Framework', seluruh jaringan QR eksklusif wajib berhenti beroperasi paling lambat pada 30 Juni 2028. Selama periode transisi, lembaga keuangan dilarang keras untuk menambah merchant baru ke dalam sistem tertutup mereka. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap aplikasi perbankan atau dompet digital dapat digunakan secara universal di seluruh gerai yang berpartisipasi, sehingga masyarakat tidak lagi terkendala oleh batasan sistem dari penyedia layanan tertentu.
Infrastruktur utama yang akan menjadi pusat integrasi sistem ini adalah 'Real-time Retail Payments Platform' yang dikelola oleh Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet), mencakup layanan DuitNow QR. Dengan kebijakan ini, bank dan penyedia layanan pembayaran diwajibkan bergabung dalam jaringan kolektif yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi lintas platform secara seamless, baik antar bank maupun ke akun dompet digital lainnya.
Keputusan Malaysia ini mencerminkan efektivitas model QRIS yang telah terbukti di Indonesia. Sejak diluncurkan pada 2019, QRIS telah memfasilitasi lebih dari 30 juta pedagang dan 45 juta pengguna aktif. Selain kemudahan bagi pelaku UMKM di dalam negeri, standarisasi ini juga telah mempermudah konektivitas transaksi lintas negara, termasuk integrasi dengan sistem pembayaran di Singapura, Thailand, dan Malaysia sendiri.
Peningkatan adopsi pembayaran digital di Malaysia yang mencapai rata-rata 1,5 transaksi per kapita setiap harinya menjadi pendorong utama reformasi ini. Dengan menyatukan berbagai kanal pembayaran ke dalam satu infrastruktur bersama, pemerintah Malaysia berharap dapat memperkuat efisiensi ekonomi digital sekaligus meningkatkan kenyamanan transaksi bagi masyarakat luas serta wisatawan asing, sebagaimana yang telah dirasakan oleh pengguna sistem QRIS di Indonesia.
