Aksi pendakian yang dilakukan sekitar 200 warga di jalur Selo, Boyolali, pada Selasa (30/6/2026) lalu, memicu perbincangan hangat di media sosial. Di tengah status Siaga Gunung Merapi yang masih berlaku, langkah masyarakat ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai tindakan nekat yang mengabaikan faktor keselamatan.

Pegiat pendakian setempat, Lahar, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk geladi resik warga dalam upaya mendorong pembukaan jalur pendakian secara mandiri. Menurutnya, warga Selo mendambakan kepastian regulasi agar mereka dapat mengelola jalur pendakian secara resmi, sekaligus melakukan edukasi mitigasi bencana kepada para pendaki untuk mencegah kerusakan fasilitas serta meminimalisasi risiko tersesat.

Di balik tuntutan tersebut, terdapat tekanan ekonomi yang dirasakan sekitar 200 keluarga di Selo yang selama delapan tahun terakhir kehilangan mata pencaharian utama akibat penutupan jalur pendakian. Warga berharap pemerintah memberikan solusi, seperti izin pendakian terbatas atau 'soft-trekking' hingga titik tertentu, guna menghidupkan kembali denyut ekonomi lokal yang sempat mati suri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso, menekankan bahwa Gunung Merapi saat ini berada dalam fase erupsi efusif yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi erupsi eksplosif. Lontaran material vulkanik dapat mencapai radius 3 kilometer, yang mencakup jalur pendakian, sehingga status Siaga tetap mengharuskan zona tersebut steril dari aktivitas manusia.

Senada dengan itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, T Heri Wibowo, menyatakan pihaknya tidak dapat merekomendasikan pembukaan jalur, termasuk untuk kegiatan soft-trekking, karena seluruh akses pendakian di wilayah tersebut berada dalam radius bahaya. Pihak pengelola taman nasional juga memperketat pengawasan, termasuk menerapkan sanksi sosial hingga pidana bagi pendaki ilegal yang tetap nekat menerobos zona terlarang.

Sebagai langkah mitigasi dampak ekonomi, pihak balai mengaku terus mendorong warga beralih ke sektor produktif lain, seperti pengolahan pupuk kompos untuk para peternak sapi, guna memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat tetap terjaga meski aktivitas pendakian belum bisa dibuka kembali.