Ancaman keamanan nasional di era modern kini telah mengalami pergeseran paradigma. Alih-alih invasi militer konvensional, stabilitas suatu negara kini lebih rentan terganggu oleh strategi perang hibrida (hybrid warfare) yang menyasar sektor non-militer. Hal ini disampaikan oleh analis politik sekaligus jurnalis senior, Dr. Selamat Ginting, dalam sebuah seminar di Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ginting menjelaskan bahwa strategi perang hibrida memanfaatkan celah dalam aspek ekonomi, disinformasi, hingga konflik elite untuk melemahkan kedaulatan negara dari dalam. Menurutnya, tujuan akhir dari metode ini bukanlah kehancuran fisik, melainkan pengikisan legitimasi pemerintah dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Jika masyarakat sudah tidak lagi percaya, maka pihak lawan telah memenangkan pertempuran tanpa harus mengerahkan satu pun pasukan.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa stabilitas domestik yang dipengaruhi oleh dinamika koalisi politik pemerintah menjadi variabel krusial. Meski koalisi besar memberikan stabilitas jangka pendek, persaingan kepentingan di antara elite politik menjelang pemilu mendatang tetap menjadi tantangan yang harus dikelola dengan bijak agar tidak dimanfaatkan oleh tekanan geopolitik eksternal.
Dalam kacamata pertahanan, Ginting menegaskan bahwa memperkuat militer melalui modernisasi alutsista saja tidak cukup. Indonesia memerlukan fondasi ketahanan yang lebih komprehensif, mencakup kemandirian ekonomi, keamanan siber yang mumpuni, serta efektivitas komunikasi publik yang transparan dan adaptif di era digital.
Sebagai penutup, ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat. Membangun komunikasi yang efektif antara pengambil kebijakan dan warga negara dinilai sebagai kunci untuk meredam dampak disinformasi dan menjaga kepercayaan publik sebagai benteng utama pertahanan nasional di tengah ketidakpastian global.
