Eskalasi militer yang terus berlangsung di Tanah Papua selama beberapa dekade terakhir memicu diskusi kritis mengenai motif di balik kebijakan keamanan yang diterapkan pemerintah pusat. Pengamat menilai bahwa tindakan ini tidak sekadar merupakan respons terhadap ancaman keamanan bersenjata, melainkan telah bermetamorfosis menjadi instrumen politik yang efektif untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai krisis legitimasi yang terjadi di Jakarta.
Analisis mendalam terhadap kronologi peristiwa sejak era Reformasi hingga masa pemerintahan saat ini menunjukkan adanya pola yang mencurigakan. Momentum eskalasi di wilayah seperti Biak, Nduga, hingga Intan Jaya sering kali bertepatan dengan momen genting bagi rezim yang berkuasa, mulai dari masa transisi politik, skandal kekuasaan, hingga konsolidasi rezim. Dalam kerangka teori diversionary war, tindakan tersebut ditengarai sebagai upaya untuk menyatukan opini publik di bawah retorika kedaulatan nasional guna menutup kegagalan kebijakan domestik.
Selain faktor politik, keterkaitan erat antara kepentingan ekonomi militer dan pengamanan objek vital strategis nasional, seperti kawasan pertambangan Freeport, memperkuat argumen adanya insentif struktural untuk melanggengkan konflik. Pelabelan kelompok bersenjata sebagai "KKB" juga dipandang sebagai strategi diskursif untuk menghindari kewajiban hukum humaniter internasional dan menutup celah bagi negosiasi politik yang substantif.
Di sisi lain, kebijakan pemekaran wilayah dan represi digital yang pernah terjadi di masa lalu dinilai semakin memperlemah supremasi sipil dan memfragmentasi kekuatan politik masyarakat asli Papua. Dampak kemanusiaan berupa jatuhnya korban sipil dan membengkaknya jumlah pengungsi internal menjadi konsekuensi nyata yang selama ini seolah terabaikan oleh narasi kebangsaan yang dominan di pusat.
Sebagai solusi, para pengamat menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang saat ini diterapkan. Rekomendasi utama mencakup penghentian sementara operasi militer, keterbukaan untuk mengakui status konflik bersenjata non-internasional, serta mengedepankan dialog politik yang inklusif sebagai jalan keluar utama. Tanpa adanya transparansi dan kemauan politik untuk menyelesaikan akar permasalahan, Papua dikhawatirkan akan terus terjebak dalam siklus kekerasan yang merugikan semua pihak.
