Menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026, muncul spekulasi mengenai potensi meningkatnya suhu politik di tanah air. Tantangan sistemik diduga datang dari kelompok oligarki yang merasa terusik dengan sejumlah kebijakan strategis pemerintah yang dinilai menutup celah praktik rente ekonomi, manipulasi perizinan, hingga eksploitasi aset negara yang selama ini menguntungkan segelintir pihak.
Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menyatakan bahwa meski terdapat potensi riak-riak ketegangan, kekuatan oligarki beserta elemen-elemen terafiliasinya dinilai tidak akan mampu menggoyahkan stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, terdapat tiga fondasi utama yang menjaga ketahanan rezim saat ini.
Pertama, soliditas dan loyalitas penuh dari institusi TNI dan Polri menjadi benteng pertahanan paling krusial. Jamiluddin menegaskan bahwa secara historis, stabilitas politik nasional sangat bergantung pada dukungan aparat keamanan, sehingga segala bentuk upaya penggoyahan pemerintahan akan sulit terwujud tanpa restu dari dua institusi tersebut.
Kedua, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menjadi modal sosial yang kuat. Masyarakat disebut telah memiliki kesadaran kritis terhadap sepak terjang oligarki, sehingga upaya provokasi untuk menciptakan ketidakstabilan politik justru berpotensi memicu perlawanan balik dari masyarakat yang mendukung kepemimpinan Prabowo.
Terakhir, dukungan mayoritas partai politik yang solid memberikan legitimasi kuat bagi pemerintahan untuk mengambil kebijakan tegas. Jamiluddin menambahkan bahwa provokasi yang dilakukan kelompok oligarki justru bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri, sekaligus memberikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan langkah pembersihan terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan kepentingan nasional.
