KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas menyerukan pentingnya kolaborasi menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya kolektif ini dinilai krusial guna menghadapi potensi lonjakan titik panas menjelang puncak musim kemarau tahun 2026.
Sekretaris Komisi I DPRD Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan, menegaskan bahwa penanggulangan bencana karhutla tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Menurutnya, dibutuhkan komitmen dan aksi nyata dari berbagai elemen, mulai dari aparat keamanan, sektor swasta, hingga masyarakat di tingkat desa, untuk menjadikan pencegahan ini sebagai sebuah gerakan bersama.
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut turut mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bersama TNI, Polri, dan BPBD dalam menggelar apel pasukan serta kesiapan peralatan. Ia juga mengimbau warga agar menghindari metode pembakaran saat membuka lahan pertanian dan segera melapor ke pihak berwenang jika menemukan titik api.
Rayaniatie memaparkan bahwa dampak karhutla sangat multidimensional, mulai dari kerusakan ekosistem, ancaman penyakit saluran pernapasan, penurunan produktivitas ekonomi, hingga terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Oleh sebab itu, edukasi publik, patroli terpadu, dan pengawasan di wilayah-wilayah rawan harus terus diintensifkan secara konsisten.
Demi menyukseskan target "Gunung Mas Bebas Asap 2026", DPRD memastikan dukungan penuh dari sisi kebijakan, fungsi pengawasan, serta penganggaran daerah. Sinergi yang kuat diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan Kalimantan Tengah sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan tanpa gangguan kabut asap.
