Kelompok Parlemen Semua Partai untuk Kripto dan Aset Digital (APPG) di Inggris resmi meluncurkan penyelidikan lintas partai untuk meneliti hambatan perbankan yang dihadapi oleh perusahaan kripto. Langkah ini diambil guna merespons laporan meluas mengenai aksi penolakan pembukaan rekening bank hingga pembatasan transaksi pembayaran yang melibatkan aset digital di negara tersebut.
Penyelidikan ini dipimpin bersama oleh mantan Menteri Ekonomi Digital Inggris, Lord Vaizey dari Didcot, serta Anggota Parlemen Partai Buruh, Gurinder Singh Josan. Fenomena penolakan layanan finansial atau debanking secara sistematis ini dinilai mirip dengan pengetatan industri kripto di Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah "Operation Chokepoint 2.0".
Fokus utama penyelidikan APPG mencakup krisis akses terhadap rekening bank operasional dan layanan profesional pendukung, seperti asuransi untuk bisnis kripto. Selain itu, para legislator akan mengevaluasi kebijakan sejumlah bank besar Inggris yang menerapkan pembatasan nominal transfer hingga pemblokiran transaksi penuh, guna menilai apakah langkah tersebut proporsional serta dampaknya terhadap iklim inovasi dan persaingan pasar.
Sebagai langkah awal, APPG membuka kesempatan pengumpulan bukti tertulis dari sektor perbankan, teknologi keuangan (fintech), dan pelaku industri kripto selama enam pekan. Seluruh temuan yang didapatkan akan disusun menjadi laporan komprehensif yang berisi rekomendasi kebijakan strategis untuk diserahkan kepada Pemerintah Inggris.
