Ketua Majelis Nasional, Tran Thanh Man, dalam pembukaan sesi ke-4 Komite Tetap Majelis Nasional menekankan urgensi percepatan agenda legislasi nasional. Salah satu fokus utama adalah rencana Pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perumahan dan Undang-Undang Bisnis Real Estat menggunakan mekanisme prosedur yang disederhanakan pada sidang luar biasa pertama, yang dijadwalkan pada Agustus 2026.
Dalam arahannya, Tran Thanh Man meminta lembaga-lembaga terkait untuk segera merampungkan berkas administrasi dan kelengkapan dokumen pendukung. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif tidak akan menoleransi keterlambatan dalam pengajuan dokumen yang disebabkan oleh faktor subjektif. Kualitas dan ketepatan waktu dalam proses legislasi menjadi sorotan utama agar kebijakan yang dihasilkan dapat segera memberikan dampak positif bagi stabilitas industri properti nasional.
Selain membahas revisi regulasi properti, sidang Komite Tetap Majelis Nasional kali ini direncanakan akan mencakup pembahasan 24 rancangan undang-undang dan resolusi strategis lainnya. Ketua Majelis Nasional juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan. Ia mengingatkan kementerian terkait untuk mengevaluasi efektivitas desentralisasi kekuasaan dan memperjelas tanggung jawab tiap instansi guna menghindari tumpang tindih regulasi pasca-pemberlakuan aturan baru.
Lebih lanjut, Tran Thanh Man menyoroti kendala administratif dalam penerbitan dokumen panduan pelaksanaan undang-undang yang dinilai masih lambat. Ia secara khusus meminta klarifikasi mengenai hambatan dalam pengembangan pusat keuangan internasional di Kota Ho Chi Minh dan Da Nang yang hingga kini masih menghadapi kendala operasional meskipun telah disetujui sejak tahun lalu. Pihaknya mendesak adanya disiplin birokrasi yang lebih ketat agar agenda pembangunan nasional tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
