Aktivitas safari politik yang dijalankan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kini menjadi sorotan tajam dari kalangan akademisi. Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Universitas Paramadina, menilai langkah politik tersebut tidak hanya berpengaruh pada peta persaingan menuju Pemilu 2029, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi di tengah tantangan nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar modal.
Dalam pandangan Prof. Didik, narasi Jokowi untuk kembali menjadi rakyat biasa di Solo kini tampak kontradiktif dengan realitas di lapangan. Ia menyebut langkah politik yang dilakukan sang mantan presiden merupakan gerakan yang cukup vulgar, yang mengindikasikan adanya pergeseran dalam relasi koalisi pemerintahan saat ini. Aktivitas ini dinilai mampu mengalihkan perhatian elite politik dari agenda pembangunan ekonomi yang krusial bagi masyarakat.
Lebih jauh, Prof. Didik menekankan bahwa pengaruh politik Jokowi yang masih kuat, terutama melalui jejaring yang kini terkoneksi dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berpotensi menciptakan gesekan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketegangan ini dikhawatirkan akan menyita energi pemerintahan, sehingga konsentrasi pada kebijakan ekonomi nasional menjadi terabaikan.
Dalam perspektif ekonomi politik, ketidakpastian yang muncul dari dinamika antara presiden dan mantan presiden ini dipandang sebagai sinyal negatif bagi para investor dan pelaku usaha. Meskipun indikator ekonomi fundamental Indonesia saat ini masih menunjukkan tren positif, Prof. Didik menegaskan bahwa tekanan non-ekonomi akibat persaingan elite justru menjadi hambatan utama yang menciptakan risiko ketidakpastian bisnis di Indonesia.
