Penanganan sampah makanan kini tidak hanya berfokus pada kelestarian lingkungan, melainkan juga bertransformasi menjadi strategi peningkatan efisiensi usaha. Menyadari hal tersebut, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sisa pangan bagi sektor hotel, restoran, kafe (HOREKA), ritel, serta pelaku usaha bakeri.

Pelatihan yang berlangsung akhir pekan lalu tersebut merupakan implementasi konkret dari kerja sama pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular di Jawa Barat. Langkah strategis ini berada di bawah payung gerakan GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut dan Sisa Pangan), sebuah inisiatif yang diinisiasi oleh IBCSD untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif IBCSD, Dr. Indah Budiani, memaparkan bahwa setiap makanan yang tidak terjual atau terbuang membawa konsekuensi kerugian finansial yang signifikan bagi pelaku usaha. Menurutnya, sisa pangan mencakup pemborosan investasi pada bahan baku, tenaga kerja, energi, air, proses penyimpanan, hingga ongkos penanganan limbah itu sendiri.

Urgensi langkah ini diperkuat oleh data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa sisa makanan mendominasi tumpukan sampah di wilayah Jawa Barat, dengan kontribusi mencapai 39,02 persen dari total volume sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan jajak pendapat awal yang dilakukan IBCSD terhadap para peserta, sebanyak 53 persen pelaku usaha mengklaim telah mengadopsi kebijakan pengurangan sisa pangan, dan 30 persen lainnya tengah merancang program serupa. Meski demikian, keterbatasan sumber daya serta ketiadaan sistem pengukuran yang seragam masih menjadi hambatan utama bagi industri saat ini.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika Sundana, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengubah pola produksi dan konsumsi sejak dari hulu. Di sisi lain, Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, menyarankan skema redistribusi atau donasi makanan layak konsumsi guna membantu masyarakat rentan sekaligus menekan timbulan sampah.

Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan Kemenpar, Amnu Fuady, menambahkan bahwa investasi pengurangan limbah makanan sangat menguntungkan. Merujuk studi global di sektor perhotelan, setiap pengeluaran 1 dolar AS untuk program ini berpotensi menghemat biaya operasional rata-rata hingga 7 dolar AS. Guna mempermudah langkah praktis, para pelaku usaha kini mulai dibekali aplikasi 'Stop Boros Pangan' serta metode Target-Measure-Act (TMA) dalam aktivitas operasional mereka.