Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Jawa Barat yang berlangsung di Bandung, Kamis (02/04/2026), menjadi momentum krusial bagi konsolidasi internal partai. Forum ini menandai estafet kepemimpinan baru sekaligus penegasan posisi Jawa Barat sebagai lumbung suara strategis dalam peta politik nasional.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, yang hadir mewakili Ketua Umum Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya Jawa Barat bagi kejayaan partai. Menurutnya, dominasi Golkar di provinsi ini akan menjadi penentu utama kemenangan partai pada skala nasional. Idrus menginstruksikan seluruh kader untuk terus berada di garda terdepan dalam mengawal program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari sektor pangan hingga penguatan UMKM.

Selain memberikan arahan politis, Idrus menekankan peran krusial kader di lapangan sebagai mediator informasi yang mampu meredam keresahan publik. "Kader Golkar harus hadir sebagai penjelas sekaligus penenang bagi masyarakat, memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik guna menjaga stabilitas sosial," tegasnya dalam sambutan tersebut.

Musda kali ini juga menjadi penutup masa jabatan Ace Hasan Syadzily sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Mengingat tugas negara yang diembannya sebagai Gubernur Lemhannas, Ace tidak mencalonkan diri kembali. Ia berpesan agar dinamika suksesi yang terjadi dikelola dengan kedewasaan berorganisasi demi menjaga soliditas internal.

Dalam proses pemilihan yang demokratis, anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin akhirnya ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2026-2030. Keputusan ini diambil secara aklamasi setelah kandidat lain, Ahmad Hidayat, menyatakan pengunduran diri dari bursa pencalonan.

Daniel Mutaqien melenggang mulus setelah mengantongi dukungan kuat dari 22 DPD kabupaten/kota serta organisasi sayap partai. Ia berkomitmen untuk melanjutkan kerja nyata kepengurusan sebelumnya dan menjadikan Partai Golkar Jawa Barat sebagai mesin politik yang kompetitif dalam menyambut berbagai agenda kontestasi politik mendatang.