Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Panca Karya untuk segera menyerahkan dokumen rencana bisnis (business plan) serta laporan keuangan terbaru. Langkah ini diambil sebagai pijakan penting bagi legislatif untuk mengevaluasi kinerja dan mendorong pemulihan kesehatan finansial perusahaan daerah tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menjelaskan bahwa kondisi keuangan PD Panca Karya saat ini masih dalam fase pemulihan. Mengingat situasi tersebut, perusahaan belum mampu mengembalikan kewajiban dana subsidi kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Pengembalian dana tersebut diproyeksikan baru dapat terlaksana dalam jangka waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Guna memetakan kondisi riil perusahaan secara komprehensif, Komisi III meminta direksi menyerahkan laporan keuangan dan rencana bisnis per Mei 2026. Dokumen-dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam merumuskan langkah taktis penyehatan BUMD tersebut. Saat ini, kelangsungan operasional perusahaan disokong oleh lima armada kapal yang aktif berlayar, yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan operasional harian meskipun belum bisa menyumbang dividen bagi daerah.
Mengenai kesejahteraan pekerja, manajemen PD Panca Karya melaporkan bahwa pembayaran gaji karyawan hingga Mei 2026 telah diselesaikan. Sementara itu, kendala administrasi terkait keterlambatan penyetoran iuran BPJS Kesehatan yang sempat menonaktifkan kepesertaan sebagian pegawai saat ini tengah dalam proses penyelesaian oleh pihak manajemen.
Selain pembenahan internal, pertemuan tersebut juga menyepakati target pengoperasian kembali Kapal Bahtera Nusantara pada pertengahan Agustus 2026. Kapal penyeberangan ini sebelumnya berhenti beroperasi akibat kerusakan mesin pasca-pelayanan mudik. Mesin kapal yang sedang diperbaiki di Surabaya diperkirakan tiba di Ambon dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari untuk segera dipasang kembali.
Komisi III menginstruksikan PD Panca Karya untuk mempercepat pengaktifan seluruh armada yang saat ini sedang tidak beroperasi. Langkah ini sangat krusial guna memperkuat konektivitas antarpulau, memperlancar mobilitas masyarakat, serta menopang aktivitas perekonomian di wilayah kepulauan Maluku.
