Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Hingga semester pertama tahun 2026, kondisi fiskal nasional dinilai tetap solid, didorong oleh performa kuat pada sektor penerimaan pajak, kepabeanan, cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, menyatakan bahwa momentum penerimaan negara saat ini berada pada jalur yang optimis. Sektor belanja pemerintah pusat tercatat mengalami lonjakan signifikan sebesar 29,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan realisasi mencapai Rp1.298,6 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan secara strategis untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran berbagai bantuan sosial, hingga dukungan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Selain itu, realisasi transfer ke daerah juga mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni mencapai Rp357,4 triliun, yang diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan di berbagai wilayah.
Di samping perannya sebagai motor penggerak ekonomi, APBN juga berfungsi sebagai bantalan sosial atau shock absorber. Melalui kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.
Hingga akhir Juni 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah memastikan bahwa angka tersebut masih dalam batas yang terkendali, serta berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang kredibel dan akuntabel demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
