Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menegaskan urgensi bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk mempertahankan ekosistem digital yang terbuka, aman, dan interoperabel. Hal ini disampaikan dalam pertemuan 2026 ADGSOM-ATRC Joint Working Group di Jakarta, sebagai respons atas ketatnya persaingan teknologi global yang kian kompleks.
Ismail menyoroti bahwa lanskap geopolitik saat ini telah menciptakan tantangan baru, mulai dari isu kedaulatan digital hingga ancaman keamanan siber yang semakin masif. Menurutnya, negara-negara ASEAN harus merapatkan barisan dengan memperkuat sentralitas dan solidaritas regional agar tidak tergerus oleh rantai pasokan teknologi dunia yang terus berubah.
Lebih lanjut, kolaborasi antarnegara dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Transformasi teknologi diharapkan tidak hanya memacu inovasi, tetapi juga menjadi instrumen penyeimbang bagi stabilitas kawasan di tengah dunia yang saling terhubung.
Dalam upaya merespons perubahan cepat tersebut, Ismail menyatakan bahwa implementasi ASEAN Digital Master Plan 2030 (ADM 2030) menjadi instrumen krusial. Dokumen strategis ini diproyeksikan akan memandu ASEAN selama lima tahun ke depan agar tetap adaptif dan efektif dalam mengelola tata kelola teknologi baru di masa depan.
