Konferensi AI for Good yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui International Telecommunication Union (ITU) kembali menjadi panggung dialog antara sektor publik dan swasta. Memasuki tahun kesepuluh, pertemuan ini berupaya menavigasi peran krusial kecerdasan buatan (AI) dalam menyelesaikan krisis global, seperti kelaparan dan perubahan iklim. Namun, di balik ambisi idealis tersebut, muncul tantangan mendasar mengenai tiadanya kesepakatan global mengenai parameter "kebaikan" dalam pengembangan teknologi.
Sekretaris Jenderal ITU, Doreen Bogdan-Martin, menegaskan bahwa potensi AI hanya bisa dioptimalkan jika digunakan secara bertanggung jawab. Meski demikian, skeptisisme terus mengemuka di lantai konvensi. Kritik tajam dilontarkan oleh praktisi kemanusiaan yang mewanti-wanti organisasi publik agar tidak terlalu bergantung pada korporasi teknologi besar. Ketergantungan ini dinilai berisiko mengikis transparansi dan memperlebar kesenjangan digital, terutama jika standar etika hanya dianggap sebagai formalitas di atas kertas.
Permasalahan tidak berhenti pada etika, melainkan juga pada akses infrastruktur. Para pakar menyoroti bahwa dominasi model bahasa besar (LLM) yang berbasis bahasa Inggris dan terkonsentrasi di poros AS-China-Eropa berpotensi meminggirkan negara-negara berkembang. Syed Munir Khasru dari Institute for Policy, Advocacy, and Governance menegaskan bahwa AI seharusnya dipandang sebagai instrumen pembangunan infrastruktur bagi semua pihak, bukan sekadar komoditas eksklusif bagi segelintir korporasi.
Dalam upaya menjembatani celah antara kebijakan dan implementasi teknis, muncul seruan untuk menciptakan "middleware"—sebuah lapisan penghubung yang mampu menerjemahkan prinsip hak asasi manusia ke dalam kode dan standar teknis yang dapat diverifikasi. Langkah ini dipandang mendesak agar penilaian dampak AI tidak hanya menjadi "teater tata kelola" tanpa aksi konkret.
Sebagai langkah strategis, PBB telah membentuk komisi khusus yang melibatkan pemimpin lintas sektor, termasuk dari sektor pemerintahan dan industri. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa laju inovasi robotika dan algoritma jauh melampaui kemampuan manusia dalam merumuskan kerangka regulasi. KTT ini menjadi pengingat bahwa di balik pameran teknologi canggih, urgensi utama adalah menempatkan nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama di atas kecepatan pengembangan itu sendiri.
