Inggris mengambil langkah paling tegas dalam menegakkan kepatuhan pajak korporasi melalui instrumen hukum yang mengikat secara personal. Berbeda dengan Belanda yang mengutamakan kesepakatan sukarela atau Australia yang menggunakan sistem penilaian kepatuhan, Inggris sejak tahun 2009 mewajibkan setiap korporasi besar menunjuk seorang Senior Accounting Officer (SAO). Pejabat senior ini bertanggung jawab penuh secara pribadi atas akurasi dan kelayakan tata kelola pajak perusahaan.

Kebijakan ketat ini lahir dari tekanan publik dan krisis keuangan global pada akhir dekade 2000-an. Saat itu, maraknya praktik penghindaran pajak oleh korporasi memicu kemarahan masyarakat. Otoritas Pajak Inggris (HMRC) merespons situasi tersebut dengan memindahkan fokus kepatuhan pajak dari sekadar tanggung jawab kolektif korporasi menjadi kewajiban hukum yang melekat langsung pada nama individu direksi.

Di bawah regulasi ini, seorang SAO—yang biasanya dijabat oleh Direktur Keuangan atau CFO—wajib menandatangani sertifikasi tahunan yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pajak perusahaan telah memadai. Jika terjadi kelalaian, sanksi denda tidak hanya dijatuhkan kepada perusahaan, melainkan langsung menyasar pribadi sang direktur. Noda reputasi profesional akibat catatan kelalaian ini menjadi disinsentif yang sangat efektif bagi para petinggi perusahaan.

Selain kewajiban personal SAO, Inggris memperkuat pengawasan melalui skema berlapis. Perusahaan besar diwajibkan mempublikasikan strategi perpajakan mereka secara transparan di internet. HMRC juga menerapkan sistem peringkat risiko bernama Business Risk Review+ (BRR+) untuk menentukan intensitas pemeriksaan, serta memberlakukan aturan ketat yang mengharuskan pelaporan posisi pajak yang tidak pasti secara material.

Bagi lanskap bisnis di Indonesia, model tata kelola yang diterapkan di Inggris ini menjadi studi banding yang relevan. Sistem ini menunjukkan bagaimana konsep tanggung jawab pengurus, yang sebenarnya sudah dikenal dalam hukum korporasi tanah air, dapat dikembangkan lebih jauh untuk mendorong akuntabilitas pajak yang lebih tinggi langsung di tingkat ruang rapat direksi.