Selama bertahun-tahun, anggaran sektor olahraga di Indonesia kerap dipandang sebagai pengeluaran pasif yang membebani kas negara. Olahraga hanya dianggap sebagai instrumen pencarian medali semata, di mana dana terserap habis tanpa adanya kalkulasi imbal hasil finansial yang konkret bagi pembangunan nasional.
Kini, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai mengubah arah kebijakan tersebut dengan memandang olahraga sebagai peluang pendapatan yang strategis. Langkah konkret telah diambil melalui deregulasi besar-besaran, yakni pemangkasan 191 Peraturan Menteri menjadi hanya empat regulasi utama. Salah satu pilar baru yang krusial adalah penetapan sektor industri olahraga dan wisata olahraga (sport tourism) sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian bagi investor serta promotor swasta.
Transformasi ini selaras dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Dengan nilai pasar global industri olahraga dan sport tourism yang mencapai ribuan triliun rupiah, Indonesia berupaya menangkap peluang tersebut dengan mengalihkan beban pendanaan dari APBN menuju keterlibatan investasi swasta yang lebih masif.
Potensi besar ini didukung oleh basis massa fanatik di Indonesia yang melampaui banyak negara maju. Namun, tantangannya terletak pada tata kelola kompetisi. Hingga saat ini, baru ada tiga cabang olahraga yang memiliki ekosistem profesional yang mapan. Kemenpora kini menargetkan inisiasi sembilan liga olahraga profesional untuk menciptakan ekosistem sirkular yang melibatkan sektor logistik, perhotelan, hingga industri kreatif.
Ke depannya, klub-klub olahraga diharapkan dapat bertransformasi menjadi perseroan terbatas yang mandiri. Dengan ekosistem yang sehat, negara tidak hanya mendapatkan pemasukan dari sektor pajak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Kesuksesan visi ini kini bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menanggalkan ego sektoral demi membangun industri olahraga nasional yang kompetitif dan bernilai ekonomi tinggi.
