Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menekankan urgensi adanya kebijakan politik berskala nasional dalam memitigasi konflik yang terus mendera wilayah Papua. Menurutnya, pendekatan parsial yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu menyentuh akar permasalahan yang memicu kekerasan berkelanjutan di daerah tersebut.
Pernyataan ini muncul menyusul data Komnas HAM yang mencatat tren eskalasi kekerasan yang cukup signifikan, dengan puluhan insiden tercatat terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga awal 2026. Pigai menyoroti bahwa keterbukaan informasi di era digital membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua kini terpantau secara transparan oleh dunia internasional, yang secara langsung berdampak pada persepsi global terhadap rekam jejak HAM Indonesia.
Dalam tinjauannya, Pigai mengungkapkan bahwa dalam rentang satu bulan saja, eskalasi konflik di berbagai titik seperti Dogiyai, Yahukimo, hingga Tembagapura telah merenggut nyawa setidaknya 20 jiwa. Angka ini menjadi indikator mendesak bahwa penanganan kasus per kasus yang dilakukan lembaga selama ini harus segera ditingkatkan menjadi strategi komprehensif.
Lebih lanjut, Menteri HAM menegaskan bahwa Papua adalah isu strategis nasional yang penyelesaiannya melampaui kapasitas satu instansi saja. Ia menyerukan kolaborasi masif antara eksekutif, legislatif, yudikatif, serta tokoh-tokoh nasional untuk merumuskan resolusi yang berkeadilan dan bermartabat.
Sebagai langkah ke depan, Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mendorong dialog inklusif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghentikan siklus kekerasan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi warga negara sebagai prioritas utama dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian permanen di Bumi Cenderawasih.
