Sebuah studi mendalam yang dirilis oleh UNICEF bersama Pusat Hak Anak dan Bisnis menyoroti adanya jurang lebar antara retorika publik perusahaan dengan realitas operasional terkait perlindungan anak. Meskipun lebih dari 70 persen perusahaan di sembilan negara Asia, termasuk Vietnam, secara terbuka menyatakan komitmen terhadap hak asasi manusia, implementasi konkret dalam mengidentifikasi maupun mengukur dampak bisnis terhadap anak-anak masih sangat minim.
Hasil penelitian yang mencakup 1.399 perusahaan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak, yang mencakup sepertiga populasi di kawasan ini, sering kali terabaikan dalam laporan keberlanjutan. Di Vietnam sendiri, 109 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kota Ho Chi Minh (HOSE) dan Hanoi (HNX) mencatatkan skor rata-rata 57 dari 260 poin. Angka ini tertinggal cukup jauh dibandingkan rata-rata regional yang mencapai 77,7 poin, menandakan integrasi hak anak dalam kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance) masih dalam tahap embrionik.
Data empiris menunjukkan ironi yang mencolok: sementara 83 persen perusahaan rajin melaporkan inisiatif komunitas untuk anak, hanya 1 persen yang secara serius menilai dampak operasional mereka terhadap kesejahteraan anak. Bahkan, isu krusial seperti perlindungan dari pekerja anak dan praktik pemasaran yang bertanggung jawab masih minim perhatian, dengan hanya sebagian kecil perusahaan yang memiliki kebijakan transparan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran di rantai pasokan mereka.
Silvia Danailov, Perwakilan UNICEF di Vietnam, menegaskan bahwa langkah filantropi saja tidaklah cukup. Bisnis perlu mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam tata kelola inti untuk memitigasi risiko secara efektif, memperkuat kepercayaan investor, serta menjamin ketersediaan tenaga kerja masa depan yang lebih terampil dan adaptif. Upaya ini dipandang krusial seiring dengan semakin ketatnya standar pelaporan pembangunan berkelanjutan internasional yang mulai diterapkan di banyak negara Asia.
Sebagai rekomendasi strategis, UNICEF mendorong pergeseran paradigma dari sekadar komitmen administratif menuju tindakan nyata. Hal ini mencakup keterlibatan aktif pemerintah dalam melegalkan standar bisnis ramah anak, serta desakan bagi investor untuk menjadikan hak anak sebagai variabel utama dalam pemeringkatan ESG. Dengan menempatkan anak sebagai pusat pengambilan keputusan, korporasi diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
