Sekretaris Jenderal dan Presiden Vietnam, To Lam, selaku Ketua Komite Pengarah Pusat Bidang Sains, Teknologi, Inovasi, dan Transformasi Digital, secara resmi menginstruksikan percepatan digitalisasi dalam sistem politik. Arahan ini muncul pasca-evaluasi implementasi Resolusi No. 57-NQ/TW, yang menyoroti perlunya perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan berbasis data.
Meskipun kemajuan telah tercatat dalam setahun terakhir, To Lam menyoroti adanya paradoks serius terkait efektivitas anggaran. Beliau mencatat bahwa tingkat pencairan dana transformasi digital masih sangat rendah, yakni di bawah 12,2%, sementara di sisi lain, terjadi fragmentasi sistem informasi antarinstansi yang menghambat interoperabilitas. Kondisi ini menyebabkan beban kerja birokrasi menjadi tidak efisien dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai langkah strategis, pemerintah telah menetapkan enam fokus utama yang wajib diselesaikan, termasuk di antaranya penguatan infrastruktur digital, pengembangan platform data bersama, dan adopsi kecerdasan buatan (AI) yang terukur. Fokus utama kini beralih pada standarisasi data nasional agar dapat diakses secara terintegrasi oleh berbagai kementerian dan daerah, guna menghindari tumpang tindih investasi teknologi yang boros.
Lebih lanjut, To Lam menekankan aspek keamanan siber sebagai prioritas mutlak yang harus terintegrasi sejak perancangan sistem, bukan sebagai pelengkap. Beliau menegaskan bahwa perlindungan data warga negara dan bisnis dari kebocoran atau penyalahgunaan adalah tanggung jawab utama setiap kepala lembaga.
Guna memastikan keberhasilan transformasi ini, mekanisme evaluasi akan diubah menjadi berbasis hasil (output-based). Para pemimpin instansi akan dinilai berdasarkan capaian konkret, kepatuhan terhadap jadwal, dan efektivitas penggunaan platform bersama. Ketegasan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa transformasi digital bukan sekadar wacana, melainkan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan efisiensi tata kelola nasional menuju tahun 2026.
