Paradigma pengelolaan olahraga di Indonesia tengah mengalami pergeseran fundamental. Jika selama berpuluh-puluh tahun sektor ini hanya dipandang sebagai pengeluaran sosial yang pasif atau beban biaya (cost center) untuk mengejar medali, kini pemerintah mulai memosisikannya sebagai instrumen pendapatan (revenue opportunity) yang strategis bagi negara.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memelopori perubahan ini melalui langkah deregulasi yang signifikan dengan menyederhanakan 191 regulasi menjadi empat peraturan utama. Kebijakan ini menciptakan payung hukum yang kokoh bagi industri olahraga dan sport tourism, sekaligus memangkas birokrasi perizinan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi para investor dan promotor swasta.
Langkah taktis tersebut selaras dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Dengan memanfaatkan pasar sport tourism global yang mencapai ribuan triliun rupiah, Indonesia berupaya mengintegrasikan olahraga ke dalam strategi ekonomi makro. Fokusnya adalah mengubah kompetisi olahraga dari sekadar turnamen musiman menjadi produk hiburan bernilai tinggi yang mampu menyerap investasi swasta secara mandiri.
Saat ini, Kemenpora menargetkan pengembangan sembilan liga olahraga profesional untuk mengoptimalkan potensi ekonomi domestik yang masih belum tergarap maksimal. Dengan mengadopsi model manajemen kompetisi sirkular seperti di Amerika Serikat—di mana hak siar, merchandise, dan operasional klub berjalan sebagai korporasi—diharapkan sektor olahraga dapat menciptakan ekosistem bisnis yang mandiri, menyerap tenaga kerja, serta memberikan kontribusi pajak yang nyata bagi kas negara.
Keberhasilan visi ini kini bergantung pada konsistensi eksekusi di lapangan serta sinergi antara asosiasi olahraga, pelaku swasta, dan pemerintah daerah. Dengan mengesampingkan ego sektoral, Indonesia berpeluang mengubah fanatisme massa yang besar menjadi energi penggerak ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan.
