Pemerintah Vietnam mengambil langkah drastis dalam perampingan birokrasi nasional dengan menghapus 697 prosedur administratif serta 1.754 ketentuan bisnis yang dinilai tidak lagi relevan. Upaya ini merupakan bagian dari implementasi masif atas serangkaian resolusi pemerintah yang berfokus pada transformasi digital, pemanfaatan data nasional, serta desentralisasi wewenang ke tingkat daerah.
Hingga pertengahan Juni 2026, langkah strategis ini telah membuahkan efisiensi yang signifikan. Durasi pemrosesan prosedur administratif tercatat berkurang hingga 53 persen, sementara biaya kepatuhan bagi pelaku usaha berhasil ditekan sebesar 54,6 persen dibandingkan tahun 2024. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran kepatuhan hingga 23 triliun VND setiap tahunnya.
Restrukturisasi ini didorong oleh mandat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dengan target kementerian pusat hanya menangani maksimal 30 persen dari total prosedur administratif yang ada. Hingga kini, sejumlah instansi telah menunjukkan kemajuan, di mana pendelegasian wewenang ke pemerintah daerah terus digencarkan untuk memastikan pelayanan publik yang lebih tangkas dan tanpa sekat administratif.
Selain efisiensi administratif, sektor investasi turut mengalami penyederhanaan besar-besaran. Tercatat sektor usaha bersyarat telah berkurang sekitar 40 persen dibandingkan dengan kerangka hukum tahun 2020. Pemerintah menargetkan agar seluruh proses pelembagaan desentralisasi dan penyederhanaan aturan ini tuntas secara menyeluruh sebelum 1 Maret 2027, yang melibatkan revisi pada ratusan dokumen hukum, termasuk undang-undang dan keputusan setingkat menteri.
