Akselerasi Transformasi Digital dan Basis Data Lahan Nasional Menjadi Fokus Utama Kementerian

Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup tengah menggenjot penyelesaian serangkaian tugas strategis terkait pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan transformasi digital. Hingga awal 2026, kementerian telah berhasil menyelesaikan sebagian besar agenda prioritas yang tercantum dalam Resolusi 57/NQ/TW, dengan fokus utama pada pembenahan institusi serta pembangunan infrastruktur basis data nasional yang terintegrasi.

Dalam pertemuan perdana Komite Pengarah, terungkap bahwa kementerian bertanggung jawab atas pengembangan 12 hingga 13 basis data utama. Hingga Maret 2026, progres konektivitas telah mencapai tahap awal, di mana sistem informasi krusial seperti basis data lahan dan geografis nasional mulai disinkronkan dengan Pusat Data Nasional C12. Integrasi ini dinilai vital untuk mengatasi fragmentasi data yang selama ini menghambat efisiensi pelayanan publik dan pengambilan kebijakan.

Wakil Menteri Tetap Trinh Viet Hung menekankan urgensi digitalisasi data lahan. Dengan catatan sekitar 100 juta bidang tanah di seluruh negeri namun baru 64 juta yang terdata dengan baik, kementerian menargetkan penyelesaian basis data lahan secara menyeluruh pada akhir tahun 2026. Upaya ini akan melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan kepolisian guna memastikan akurasi data di lapangan.

Menteri Tran Duc Thang menegaskan bahwa efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam setiap agenda transformasi ini. Beliau menekankan perlunya evaluasi terhadap lebih dari 200 tugas yang berjalan untuk memastikan setiap langkah memberikan nilai tambah nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keterbukaan pendanaan bagi penelitian ilmiah pun telah dipastikan, dengan catatan bahwa alokasi anggaran harus berbasis pada kebutuhan strategis yang tepat sasaran.

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas, kementerian akan menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap kinerja setiap unit kerja. Prosedur administratif yang menghambat akan dipangkas, sementara pendelegasian wewenang akan dioptimalkan guna mempercepat proses transformasi. Kegagalan dalam mencapai target sesuai tenggat waktu yang ditetapkan akan berkonsekuensi pada peninjauan tanggung jawab administratif bagi unit maupun individu terkait.