Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, melontarkan kritik tajam terkait fenomena kenaikan harga saham perdana PT RANS Entertainment Indonesia Tbk. Melalui perspektif ekonomi-politik, ia menilai bahwa lonjakan valuasi tersebut tidak mencerminkan fundamental bisnis yang kokoh, melainkan diselimuti oleh faktor non-ekonomi yang patut dipertanyakan.
Dalam pandangannya, Andrinof menyoroti adanya dugaan 'political premium', sebuah kondisi di mana nilai pasar perusahaan terdongkrak oleh persepsi kedekatan figur pendirinya dengan pemegang kekuasaan. Secara teoritis, pasar sering kali memberikan penilaian lebih tinggi kepada entitas yang dianggap memiliki akses istimewa terhadap kebijakan atau jejaring politik, meskipun hal tersebut belum tentu berkorelasi langsung dengan produktivitas riil perusahaan.
Ditinjau dari sisi kinerja finansial, data prospektus menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pendapatan PT RANS pada 2025 tercatat turun ke angka Rp353,4 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp410,5 miliar. Penurunan laba bersih sebesar 41,6 persen menjadi Rp56,7 miliar kian memperkuat keraguan analis mengenai stabilitas fundamental perusahaan jika diukur dengan metode evaluasi konvensional seperti prinsip Benjamin Graham dan David Dodd.
Selain masalah keuangan, perusahaan juga menghadapi 'key person risk' yang signifikan karena model bisnisnya yang sangat bergantung pada popularitas individu pendirinya. Ketergantungan pada sosok publik ini menciptakan kerentanan, di mana perubahan sentimen pasar atau reputasi individu dapat berimplikasi langsung terhadap kelangsungan bisnis.
Fenomena ini turut diperparah oleh dinamika 'behavioral finance', di mana euforia investor dan efek selebritas cenderung mendominasi harga saham dibandingkan nilai intrinsiknya. Hingga saat ini, perdebatan mengenai apakah harga saham RANS benar-benar mencerminkan prospek usaha atau sekadar cerminan spekulasi pasar masih menjadi bahan diskusi hangat di kalangan praktisi pasar modal.
