Dugaan tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan batu bara kini tengah menjadi sorotan publik. Namun, para ahli energi mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa praktik lancung tersebut merupakan satu-satunya penyebab terjadinya pemadaman listrik (blackout) secara masif.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Watch, Ferdy Hasiman, menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang bergulir. Menurutnya, spekulasi prematur mengenai kaitan antara kasus korupsi dengan keandalan pasokan listrik dapat mengaburkan kompleksitas permasalahan energi yang sebenarnya.
Lebih lanjut, Ferdy menjelaskan bahwa kegagalan pasokan listrik nasional dipengaruhi oleh variabel yang jauh lebih beragam. Salah satu isu krusial yang ia soroti adalah tantangan dalam tata kelola domestik, di mana para produsen batu bara kerap lebih memprioritaskan pasar ekspor saat harga komoditas global melonjak tinggi, sehingga mengancam kelancaran suplai ke pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendesak adanya transparansi data secara menyeluruh, mencakup identitas pemasok, volume pengiriman, hingga skema distribusi batu bara nasional. Transparansi ini dianggap sebagai langkah vital agar masyarakat dapat memahami akar permasalahan tanpa harus berasumsi liar.
Menutup pernyataannya, Ferdy menekankan perlunya kolaborasi intensif antara PT PLN, Kementerian ESDM, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Pihak-pihak terkait diminta untuk memperkuat sistem pengawasan serta membenahi tata kelola pasokan energi guna menjaga ketahanan listrik nasional di masa depan sembari tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang berjalan.
