Pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk mengurai hambatan yang selama ini menghalangi gerak laju sektor swasta. Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Provinsi, Dang Van Chinh, menegaskan bahwa keberhasilan dunia usaha merupakan cerminan dari kemajuan daerah. Oleh karena itu, target pertumbuhan ekonomi dua digit yang dipasang tahun 2026 hanya akan tercapai jika pemerintah mampu menghadirkan solusi konkret atas kendala yang dihadapi pelaku bisnis di lapangan.
Tantangan yang ada saat ini tidak bisa dianggap remeh. Sejak awal 2026, ekonomi daerah tertekan oleh gejolak geopolitik, kenaikan biaya logistik, hingga fluktuasi harga bahan baku yang berdampak signifikan pada sektor unggulan seperti perikanan dan pertanian. Ketua Asosiasi Pengusaha Provinsi, Tran Van Duc, menyoroti bahwa keterbatasan infrastruktur transportasi serta lambatnya prosedur administratif kerap menjadi penghambat utama, yang berujung pada hilangnya peluang investasi berharga.
Meski menghadapi tantangan berat, data enam bulan pertama tahun 2026 menunjukkan vitalitas ekonomi yang cukup terjaga dengan PDB mencapai 6,41%. Sebanyak 1.600 unit usaha baru tercatat berdiri, menandakan optimisme pasar yang masih tinggi. Guna mencapai target pertumbuhan 10% hingga akhir tahun, pemerintah daerah tengah merancang strategi untuk mendongkrak kinerja di semester kedua, termasuk melalui kemudahan akses lahan bagi pelaku industri dan percepatan pengembangan kawasan industri.
Dalam langkah yang progresif, pemerintah daerah kini menerapkan kebijakan pelayanan yang lebih responsif. Setiap unit kerja kini diwajibkan memberikan jawaban pasti atas permohonan bisnis guna menghindari penundaan yang tidak perlu. Bahkan, pemerintah berencana memberikan surat permintaan maaf resmi jika terjadi keterlambatan proses akibat kendala koordinasi lintas instansi. Hal ini menjadi sinyal kuat pergeseran pola pikir birokrasi dari pengatur menjadi mitra bagi para pelaku usaha.
Selain dukungan regulasi, pemerintah juga memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen, transformasi digital, dan tata kelola keuangan yang diselenggarakan secara berkala. Dengan dukungan insentif investasi hingga 30% untuk pembangunan infrastruktur klaster, provinsi ini berupaya menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu memacu pelaku bisnis untuk lebih percaya diri dalam melakukan ekspansi produksi dan meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
