Dinamika politik Indonesia sepanjang periode 2024–2029 diprediksi akan bertumpu pada tiga pilar fundamental, yakni penguatan konsolidasi kekuasaan domestik, pergeseran paradigma ekonomi politik, serta navigasi strategi geopolitik di tengah persaingan kekuatan global. Penilaian tersebut disampaikan oleh Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sekaligus CEO Sygma Research and Consulting, Ken Bimo Sultoni, dalam diskusi publik bertajuk “BISIK-BIPALA” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Sabtu (16/5/2026).
Ken Bimo mencermati tren koalisi besar pascapemilu yang dinilai mampu menghadirkan stabilitas pemerintahan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar stabilitas tersebut tidak justru mengikis fungsi oposisi serta mekanisme checks and balances yang menjadi nyawa bagi sistem demokrasi. Baginya, esensi demokrasi bukan sekadar seremonial pemungutan suara, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.
Terkait arah ekonomi nasional, Ken Bimo menekankan pentingnya keberlanjutan dalam agenda hilirisasi industri dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menegaskan bahwa upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan serta penguatan kemandirian teknologi nasional demi memperkuat kedaulatan pangan dan energi secara mandiri.
Di sisi lain, dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia dipandang telah mengambil langkah strategis melalui kebijakan hedging. Dengan mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar yang unik sebagai 'bridge builder' atau pembangun jembatan. Peran aktif dalam diplomasi global ini diyakini akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya di panggung internasional.
