Rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diwarnai aksi interupsi dari sejumlah anggota legislatif yang mempertanyakan kelayakan program Koperasi Merah Putih. Perdebatan hangat ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa program tersebut tidak memiliki perencanaan bisnis yang matang dan berkelanjutan.
Sejumlah anggota dewan secara bergantian melayangkan kritik tajam terhadap skema pengelolaan koperasi tersebut. Mereka menilai bahwa model bisnis yang diterapkan saat ini cenderung dipaksakan tanpa analisis pasar yang komprehensif, sehingga berpotensi besar mengalami kegagalan operasional dan akhirnya mangkrak.
Hujan interupsi terjadi saat legislator mendesak adanya transparansi anggaran serta kejelasan target sasaran program. DPR mengingatkan agar proyek yang mengusung nama nasional ini tidak hanya menjadi program seremonial yang menghabiskan anggaran negara tanpa memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, parlemen meminta pihak penyelenggara untuk segera melakukan evaluasi total dan menyusun ulang studi kelayakan. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan bahwa investasi publik yang disalurkan dapat dikelola secara profesional dan berdaya guna dalam jangka panjang.
