Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) kembali menegaskan posisi krusial anak dalam agenda pembangunan nasional. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyatakan bahwa anak bukanlah sekadar objek atau penerima manfaat, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak mutlak untuk didengar dan dilibatkan secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan.
Dalam webinar bertajuk "Libur T'lah Tiba", Arifah menekankan bahwa partisipasi bermakna berarti menciptakan ruang yang inklusif, aman, dan bebas diskriminasi bagi anak. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menjamin setiap suara anak mendapatkan umpan balik yang konstruktif demi terciptanya lingkungan yang ramah bagi generasi penerus bangsa.
Selain partisipasi, kesehatan jiwa menjadi pilar fundamental yang disorot oleh pemerintah. Menurut Menteri Arifah, kesehatan mental yang baik adalah fondasi agar anak mampu mengelola emosi dan membangun kepercayaan diri. Tanggung jawab ini ditegaskan bersifat kolektif, melibatkan peran aktif keluarga sebagai ruang pertama, sekolah yang aman dari perundungan, hingga dukungan masyarakat yang bebas stigma.
Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan urgensi isu ini. Berdasarkan skrining kesehatan jiwa pada anak usia 7–17 tahun, tercatat sekitar 4,8 persen atau 363.326 anak terindikasi mengalami gejala depresi. Fenomena ini diperberat oleh tantangan di era digital yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah mengoptimalkan peran Forum Anak sebagai wadah resmi untuk menyalurkan aspirasi. Langkah ini bertujuan agar suara anak dapat terintegrasi secara teknis ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
Di akhir sesi, psikolog Irfan Aulia turut memberikan edukasi praktis bagi remaja untuk menjaga stabilitas mental di tengah tekanan. Teknik manajemen emosi sederhana dan penguatan pola pikir positif dinilai sebagai modal penting bagi remaja untuk tetap tangguh dalam menghadapi situasi sulit, sebagai langkah nyata mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
