Delegasi Majelis Nasional Kota Ho Chi Minh baru-baru ini menggelar konferensi strategis guna menjaring masukan terkait revisi berbagai undang-undang krusial, mencakup regulasi Bank Negara, sektor perbankan, anti pencucian uang, hingga dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah untuk menghapus hambatan kelembagaan yang selama ini membatasi gerak pelaku usaha di lapangan.

Wakil Ketua Delegasi Majelis Nasional, Vo Hoang Ngan, menekankan bahwa sinkronisasi hukum dengan realitas praktis menjadi kunci utama dalam memperbaiki ekosistem bisnis nasional. Ia menyoroti pentingnya penataan aparatur administrasi agar operasional sistem manajemen negara lebih efisien, sekaligus memperkuat kapasitas penegakan hukum demi menjamin kepastian bagi para investor dan pengusaha.

Sorotan tajam tertuju pada kompleksitas klasifikasi UKM yang dinilai membebani pelaku usaha. Mengingat UKM mencakup 97% dari total entitas bisnis, para ahli mengusulkan pergeseran pendekatan kebijakan dari yang bersifat administratif-birokratis menuju pendekatan yang lebih inklusif dan umum. Langkah ini diharapkan mampu memangkas biaya kepatuhan yang selama ini menghambat efektivitas implementasi kebijakan dukungan di sektor riil.

Dalam ranah keuangan dan perbankan, para delegasi memberikan catatan penting terkait pencegahan risiko. Salah satunya adalah desakan untuk memasukkan transaksi jual beli aset bernilai besar ke dalam kerangka hukum anti pencucian uang. Selain itu, terdapat usulan agar perbankan komersial memperluas layanan pengelolaan agunan bagi seluruh obligasi korporasi, baik yang diterbitkan secara pribadi maupun publik, guna memberikan perlindungan optimal bagi para investor.

Seluruh masukan yang terkumpul dalam forum ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam penyusunan regulasi yang lebih transparan dan aplikatif. Dengan menyederhanakan mekanisme prosedur, pemerintah optimis dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif serta mampu merespons kebutuhan pembangunan ekonomi nasional dengan lebih lincah dan efektif.