Meskipun Jakarta Selatan didukung oleh infrastruktur kesehatan yang representatif, peningkatan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Dengan populasi yang kini melampaui 2,3 juta jiwa, kebutuhan akan akses medis yang prima terus meningkat seiring dengan tingginya mobilitas warga serta pergeseran tren penyakit di kawasan perkotaan.
Dari sisi pembiayaan, wilayah ini mencatatkan prestasi dengan meraih UHC Awards 2026, berkat kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menembus 101,27 persen dengan keaktifan peserta mencapai 96,03 persen. Angka ini secara administratif menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk telah memiliki proteksi finansial untuk mengakses layanan kesehatan.
Kendati demikian, Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia DKI Jakarta, Martha Tiana Hermawan, menegaskan bahwa indikator kesuksesan pembangunan sektor kesehatan tidak boleh berhenti pada data administratif semata. Menurutnya, esensi keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemudahan akses, minimnya hambatan saat berobat, dan peningkatan derajat kesehatan riil masyarakat.
Tantangan kesehatan perkotaan di Jakarta Selatan kian kompleks dengan adanya beban ganda, yakni pengendalian penyakit menular dan lonjakan penyakit tidak menular (PTM). Merujuk pada data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tingkat DKI Jakarta, ditemukan bahwa mayoritas warga atau sekitar 93 persen kurang melakukan aktivitas fisik, 74 persen mengidap dislipidemia, dan 51 persen mengalami masalah kesehatan gigi.
Tian menekankan bahwa ancaman penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung tidak bisa diatasi sekadar dengan menambah jumlah rumah sakit. Ia mendesak adanya perubahan paradigma ke arah preventif, dengan memperkuat edukasi pola hidup sehat serta deteksi dini di tengah masyarakat.
Di sisi lain, kualitas pelayanan di lapangan masih memerlukan pembenahan serius. Beberapa aspek krusial yang disorot meliputi efisiensi waktu tunggu pasien, sistem rujukan yang terintegrasi, kesinambungan terapi bagi pasien penyakit kronis, hingga keramahan layanan bagi penyandang disabilitas.
Guna mengatasi persoalan ini, transformasi layanan kesehatan primer di tingkat kelurahan harus dioptimalkan. Puskesmas dituntut berperan aktif sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, sehingga mampu menekan angka kunjungan ke rumah sakit rujukan. Sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, akademisi, dan relawan kesehatan menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola kesehatan perkotaan yang responsif.
