Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi kritik tajam terkait ketimpangan distribusinya. Papua, yang dikategorikan sebagai salah satu wilayah dengan angka stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, tercatat hanya memiliki satu persen dari total dapur gizi yang beroperasi secara nasional. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Pulau Jawa, wilayah dengan angka prevalensi stunting terendah, yang justru menguasai 53 persen sebaran dapur gizi.
Ketimpangan ini terlihat jelas di Kampung Anggreso, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Kampung pesisir di sepanjang aliran Sungai Mamberamo ini menyandang tiga predikat memprihatinkan dari pemerintah: daerah termiskin, paling terpencil, dan memiliki kasus tengkes (stunting) tertinggi. Anak-anak di wilayah ini banyak yang mengalami busung lapar, ibu hamil bersalin tanpa bantuan medis, dan cakupan imunisasi dasar bagi balita masih sangat minim.
Grace M. Weya, seorang perawat yang secara rutin mengunjungi kampung tersebut, mengisahkan tantangan berat dalam menangani kesehatan warga. Ia mencontohkan kasus Petra, seorang anak berusia empat tahun yang mengalami kelumpuhan dan gizi buruk akut akibat minimnya asupan nutrisi ibunya selama masa kehamilan. Tanpa adanya dokter spesialis dan fasilitas imunisasi yang memadai, anak-anak di daerah ini hanya mengandalkan makanan pokok sagu tanpa asupan protein protein hewani yang mencukupi karena harga bahan pangan yang melambung tinggi.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya, Yohanes Tebai, mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan di daerahnya berada dalam kondisi mati suri. Dari 13 puskesmas yang ada, lima di antaranya tidak beroperasi, serta tidak ada satu pun dokter spesialis di wilayah tersebut. Tebai menyebut Mamberamo Raya sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Papua yang mencapai 22,65 persen, namun program bantuan makanan tambahan jangka panjang dari pemerintah belum pernah terealisasi secara efektif.
Pembangunan infrastruktur penunjang MBG di Burmeso, pusat pemerintahan Mamberamo Raya, juga berjalan lambat dan mangkrak. Kendala logistik pengiriman material dari luar pulau serta membengkaknya biaya konstruksi dari Rp2,1 miliar menjadi Rp3,5 miliar memperumit keadaan. Situasi diperparah dengan ketidakpastian birokrasi setelah adanya pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), yang membuat proyek dapur gizi tersebut terbengkalai.
Di sisi lain, masyarakat lokal menyuarakan preferensi yang berbeda terkait mekanisme program. Sejumlah ibu di Papua menyatakan kekhawatiran terhadap risiko keracunan makanan dan ketidakcocokan menu jika makanan dimasak di dapur umum. Mereka mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana tunai atau bahan pangan lokal agar dapat diolah sendiri secara higienis, sekaligus memberdayakan komoditas lokal seperti sagu, ikan, dan ubi.
Menanggapi polemik ini, kalangan pengamat kebijakan kesehatan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total penempatan program MBG agar fokus pada wilayah yang memiliki beban masalah gizi paling berat dan kelompok rentan pada 1.000 hari pertama kehidupan. Penurunan stunting dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagikan makanan kotak secara seragam, melainkan membutuhkan pendekatan logistik dan intervensi gizi terintegrasi yang menghormati karakteristik geografis masing-masing daerah.
