Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengambil langkah progresif dengan menambah alokasi subsidi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp5 miliar dari APBD 2026. Kebijakan ini diambil untuk mengakselerasi pencapaian Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan menembus angka 98 persen.
Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi UHC bersama BPJS Kesehatan Cabang Padang di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Padang Pariaman. Rapat yang berlangsung pada Senin (27/7/2026) ini dipimpin langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, serta dihadiri jajaran kepala dinas terkait dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari.
Berdasarkan data terbaru dari BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan UHC di wilayah Padang Pariaman saat ini baru menyentuh angka 85,39 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 62,68 persen. Tercatat masih ada sekitar 171.861 warga setempat yang belum terdaftar atau status kepesertaannya kini dalam kondisi tidak aktif.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Meri Lestari, memaparkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tingginya tunggakan iuran dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri yang mencapai Rp43,93 miliar. Selain itu, tercatat pula penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang cukup besar, yakni sebanyak 18.182 jiwa pada tahun 2025 dan melonjak menjadi 29.109 jiwa hingga Mei 2026.
Merespons tantangan tersebut, Bupati John Kenedy Azis memutuskan untuk menaikkan total anggaran subsidi UHC dari semula Rp16 miliar menjadi Rp21 miliar pada tahun anggaran 2026. Tambahan dana ini diharapkan mampu membiayai reaktivasi kepesertaan warga kurang mampu secara tepat sasaran.
Bupati juga menginstruksikan jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A, serta perangkat nagari untuk berkolaborasi melakukan validasi data dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Ia menargetkan adanya progres nyata yang dapat dievaluasi bersama dalam waktu satu bulan ke depan demi menjamin akses kesehatan yang merata bagi seluruh warga.