Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) resmi merilis dokumen Manifesto Arah Juang bertajuk "Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat". Momentum peluncuran yang berlangsung di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, pada Senin (27/7/2026) ini bertepatan dengan peringatan hari lahir ke-27 organisasi mahasiswa tersebut. Manifesto ini menjadi penegasan sikap politik LMND dalam mengkritisi jurang ketimpangan sosial-ekonomi serta dominasi oligarki di tanah air.

Gerakan mahasiswa ini menilai bahwa persoalan mendasar Indonesia hari ini bukanlah kelangkaan sumber daya, melainkan ketimpangan distribusi kemakmuran yang tidak merata. Kendati pertumbuhan ekonomi relatif terjaga selama satu dekade terakhir, hasilnya dinilai belum menyentuh lapisan masyarakat terbawah secara optimal. Sebaliknya, hasil kerja keras kelompok produktif seperti buruh, petani, nelayan, hingga masyarakat adat ditengarai mengalir deras ke lingkaran elit pemilik modal yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara.

Ketua Umum LMND, Yoga Aldo Novensi, menggarisbawahi bahwa transisi demokrasi sejak era Reformasi belum menyentuh aspek pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Proses demokrasi elektoral memang terus berjalan secara berkala, namun kendali atas tanah, sumber daya alam, hingga akses informasi dinilai masih terkonsentrasi pada segelintir kelompok minoritas yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, LMND menawarkan gagasan yang bertumpu pada tiga pilar utama: penerapan pajak kekayaan, reformasi agraria (land reform) yang substansial, serta penyediaan pendidikan gratis yang bersifat ilmiah dan demokratis. Ketiga program ini dirancang sebagai satu kesatuan langkah strategis guna memecah konsentrasi kepemilikan aset dan mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada masyarakat luas.

Skema pajak kekayaan yang diusulkan bukan sekadar instrumen fiskal biasa, melainkan langkah politik redistributif untuk mengalihkan akumulasi kapital berlebih dari kalangan elit ke pembiayaan fasilitas publik, seperti jaminan kesehatan, transportasi massal, dan perumahan rakyat. Sementara itu, dalam aspek reformasi agraria, LMND mendesak negara tidak sekadar membagikan sertifikat tanah secara administratif, melainkan secara aktif membatasi monopoli lahan, meninjau konsesi bermasalah, dan melindungi ruang hidup masyarakat adat maupun pesisir.

Pada sektor pendidikan, organisasi ini menuntut penghapusan komersialisasi biaya pendidikan tinggi maupun menengah guna mencegah eksklusivitas akses bagi kalangan berpunya saja. Mereka juga mendesak agar institusi pendidikan dibersihkan dari pengaruh pasar yang pragmatis dan budaya feodal, sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam perumusan kurikulum serta pengawasan anggaran.

Menanggapi implementasi gagasan ini, Sekretaris Jenderal LMND, Riski Oktara Putra, menegaskan bahwa dokumen manifesto ini harus diwujudkan menjadi gerakan nyata di akar rumput. Sebagai langkah konkret pasca-peluncuran, LMND berencana mendirikan 'Posko Wujud Rakyat' di berbagai wilayah sebagai pusat konsolidasi gerakan, advokasi masalah sosial, serta basis pendidikan politik massa guna menyuarakan keadilan redistribusi secara berkelanjutan.