Memasuki dekade ketiga perkembangannya, konsep kimia hijau telah bertransformasi dari sekadar wacana teoritis menjadi instrumen krusial dalam tata kelola industri global. Dengan proyeksi pertumbuhan pasar yang eksponensial, sektor ini kini menjadi tumpuan bagi upaya global dalam meminimalkan limbah berbahaya, sekaligus mendorong inovasi material berbasis bio dan energi alternatif.
Dr. Nguyen Xuan Sinh, anggota Dewan Eksekutif Perhimpunan Kimia Vietnam, menegaskan perbedaan fundamental antara kimia tradisional dan kimia hijau. Menurutnya, kimia hijau berfokus pada pencegahan polusi di hulu melalui desain proses yang berkelanjutan, berbeda dengan metode remediasi konvensional yang hanya melakukan pembersihan di hilir setelah pencemaran terjadi.
Tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha dalam transisi ini adalah tingginya biaya investasi awal serta keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan yang mumpuni. Selain itu, belum adanya standarisasi nasional yang baku mengenai kriteria produk hijau seringkali menyulitkan perusahaan dalam menentukan arah pengembangan teknologi, terutama bagi skala usaha menengah dan kecil.
Dengan berlakunya Keputusan Pemerintah Nomor 25/2026/ND-CP yang menjabarkan 12 prinsip Kimia Hijau, sektor industri kini memiliki kerangka hukum yang lebih tegas. Dr. Sinh menilai bahwa legalisasi ini akan memaksa standarisasi kepatuhan yang seragam bagi seluruh pelaku usaha, baik domestik maupun asing, sekaligus mendorong peningkatan citra perusahaan di pasar internasional yang kian kompetitif.
Kendati demikian, Dr. Sinh menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup. Dibutuhkan sinergi kebijakan yang mencakup insentif fiskal, akses kredit hijau, serta dukungan pelatihan teknis bagi perusahaan. Pemerintah didorong untuk segera melengkapi kerangka hukum dan menyediakan ekosistem pendukung agar transformasi menuju industri hijau dapat berjalan secara efektif dan inklusif bagi seluruh skala bisnis.
