Eskalasi konflik geopolitik yang berkepanjangan di kawasan Selat Hormuz kini memberikan dampak nyata terhadap sektor logistik nasional. Kenaikan harga minyak dunia akibat memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan Iran telah memicu lonjakan biaya operasional yang signifikan, mulai dari pengeluaran untuk bahan bakar, biaya bongkar muat, hingga harga suku cadang kendaraan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, mengungkapkan bahwa pelaku usaha kini berada dalam posisi sulit. Meski tarif angkutan telah dinaikkan sekitar 15% dalam tiga bulan terakhir, angka tersebut belum mampu menutup lonjakan biaya operasional yang di banyak perusahaan telah melampaui 20%. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat dari pemerintah, para pelaku usaha dinilai akan kesulitan menjaga keberlangsungan arus kas mereka di tengah ketidakpastian global ini.
Senada dengan hal tersebut, Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Raja Oloan Saut Gurning, menyoroti kerentanan moda angkutan laut yang sangat bergantung pada bahan bakar. Dengan biaya bahan bakar yang mencakup hingga 60% dari total operasional pelayaran, setiap fluktuasi harga global memberikan tekanan instan. Operator kini dipaksa melakukan efisiensi internal, seperti menerapkan praktik 'slow steaming' atau kecepatan ekonomis dan beralih ke kontrak yang lebih fleksibel demi memitigasi risiko kerugian.
Di sisi lain, tekanan biaya ini telah berdampak pada angka inflasi nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi utama pada Juni 2026. Meskipun para ekonom memprediksi tekanan inflasi dapat mereda seiring berakhirnya musim liburan, tantangan terbesar bagi para pengusaha logistik tetaplah volatilitas harga yang ekstrem, yang membuat perencanaan bisnis jangka panjang menjadi sangat sulit dilakukan.
