Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia menunjukkan tren positif dengan 62,7 persen indikator mengalami kemajuan menurut evaluasi Bappenas. Namun, hasil pemetaan ilmiah mengindikasikan adanya jurang pemisah yang lebar antara arah riset akademis dan kebutuhan riil pembangunan nasional yang mendesak.

Berdasarkan analisis SDGs Center Universitas Padjadjaran terhadap 75.892 artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi tinggi (Q1), fokus penelitian ilmuwan Indonesia menumpuk pada sektor tertentu. Bidang kesehatan dan kesejahteraan menduduki posisi teratas dengan 8,74 persen artikel, disusul oleh isu industri, inovasi, serta kelestarian ekosistem darat yang juga tumbuh pesat seiring program hilirisasi pemerintah.

Sebaliknya, kajian mengenai problem sosial yang krusial justru sangat langka. Riset bertema kota dan pemukiman berkelanjutan tercatat kurang dari satu persen. Demikian pula dengan studi mengenai kesetaraan gender dan penekanan angka ketimpangan sosial yang masing-masing hanya menyumbang sekitar 0,65 persen dan 0,74 persen dari total publikasi.

Kesenjangan prioritas ini dipicu oleh sistem insentif akademis yang menuntut publikasi internasional secara instan. Para peneliti cenderung memilih topik-topik sains terapan yang mudah digeneralisasi global demi kelolosan jurnal, alih-alih mengangkat isu sosial lokal yang dinilai terlalu kontekstual oleh penelaah internasional.

Selain itu, skema pendanaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta kementerian terkait belum sepenuhnya menyasar area yang tertinggal ini. Minimnya wadah kolaborasi lintas disiplin ilmu juga menghambat lahirnya kajian komprehensif mengenai tata kota dan keadilan sosial yang secara alami memerlukan pendekatan multisektoral.

Pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi didesak untuk segera mereformasi tata kelola dana hibah serta indikator kinerja riset. Kebijakan ilmiah ke depan harus diarahkan agar riset tidak hanya berakhir sebagai laporan akademis, melainkan menjadi basis formulasi kebijakan yang solutif bagi kehidupan masyarakat.