Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyerukan langkah strategis tingkat nasional dalam menuntaskan akar persoalan konflik di Papua. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya eskalasi kekerasan yang tercatat oleh Komnas HAM, dengan data menunjukkan 97 insiden sepanjang 2025 dan 26 kasus tambahan hingga April 2026.
Pigai menyoroti bahwa keterbukaan informasi di era digital membuat setiap peristiwa kekerasan di tanah Papua kini terpantau secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam menjaga reputasi HAM di mata dunia, sehingga pencegahan kekerasan menjadi prioritas yang mendesak.
Dalam catatannya, Pigai menyebutkan bahwa eskalasi yang terjadi dalam satu bulan terakhir telah merenggut setidaknya 20 nyawa di sejumlah wilayah seperti Dogiyai, Yahukimo, Puncak, Timika, dan Tembagapura. Menurutnya, pendekatan penanganan konflik yang selama ini bersifat parsial dan hanya fokus pada kasus individual sudah tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas masalah yang ada.
Lebih lanjut, Menteri HAM menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua adalah persoalan strategis nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor. Ia mendesak agar ada keputusan politik bersama yang melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh nasional untuk merumuskan solusi damai yang lebih terintegrasi.
Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mendorong pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis keadilan. Pihaknya menekankan bahwa perlindungan warga negara di seluruh penjuru Indonesia, termasuk Papua, adalah tanggung jawab fundamental negara yang harus diwujudkan melalui solusi damai yang berkelanjutan.
