Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa perbedaan pandangan maupun persaingan dalam kontestasi politik merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Dalam Sidang Kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), ia menyatakan bahwa kompetisi lima tahunan seperti Pilkada, Pileg, dan Pilpres seharusnya tidak menjadi hambatan bagi keberlangsungan pembangunan bangsa.
Kendati demikian, Presiden mengingatkan agar seluruh pihak segera mengakhiri persaingan setelah proses pemilihan selesai. Menurutnya, kekompakan nasional menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Ia menekankan bahwa kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan golongan atau kelompok politik tertentu.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara menyoroti fenomena segelintir pengamat yang dinilainya cenderung menyebarkan pesimisme dan kecemasan publik. Prabowo menyebut sikap tersebut sebagai tindakan yang tidak patriotik, terutama jika didorong oleh motif ketidaksukaan terhadap keberhasilan pemerintah atau upaya pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan.
Menanggapi potensi gangguan stabilitas tersebut, Presiden mengungkapkan telah mengantongi informasi intelijen mengenai pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada para pengamat tersebut. Meski memiliki data mengenai aktor di balik narasi-narasi negatif tersebut, ia menyatakan tetap mengedepankan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) untuk menyadarkan masyarakat.
Prabowo pun memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas dalam menertibkan pihak-pihak yang dinilai berupaya menghambat jalannya pemerintahan. Ia memilih untuk tetap fokus pada kebijakan yang dapat meyakinkan rakyat melalui kinerja nyata, sembari terus memantau perkembangan situasi di lapangan.
