Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan strategis di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025), bersama para pimpinan lembaga negara serta ketua umum partai politik. Diskusi tingkat tinggi ini diselenggarakan sebagai langkah responsif pemerintah terhadap gelombang demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, serta pimpinan partai koalisi seperti Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, Surya Dharma Paloh, dan Muhaimin Iskandar. Selain itu, pimpinan lembaga legislatif yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin turut memberikan pandangan dalam forum konsolidasi ini.
Hasil signifikan dari pertemuan tersebut adalah komitmen para pimpinan partai untuk mengambil tindakan disipliner ketat terhadap anggota dewan yang dinilai telah melakukan kekeliruan dalam bertugas. Langkah konkret yang diambil meliputi pencabutan keanggotaan DPR bagi kader yang dianggap bermasalah, efektif mulai 1 September 2025.
Tidak hanya sanksi personal, pihak DPR juga berkomitmen untuk melakukan penyesuaian kebijakan internal. Beberapa poin penting yang akan direalisasikan antara lain revisi besaran tunjangan anggota DPR serta pemberlakuan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, sebagai bentuk empati terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sensitivitas wakil rakyat dalam menangkap aspirasi publik. Meski menjamin perlindungan atas kebebasan berpendapat sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta UU Nomor 9 Tahun 1998, Presiden tetap menekankan agar setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tertib.
