Menyikapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa karyawan Tokopedia dan TikTok, Said Iqbal menyatakan langkah proaktif dengan menjadwalkan pertemuan mendalam bersama pihak manajemen perusahaan serta perwakilan pekerja. Langkah ini diambil guna memastikan pemerintah memperoleh informasi yang objektif dan utuh mengenai latar belakang permasalahan tersebut sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.
Said Iqbal menekankan bahwa karakteristik industri ekonomi digital memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan sektor manufaktur konvensional. Oleh karena itu, ia berencana menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk turun langsung ke lapangan. Pendalaman ini krusial untuk memetakan apakah kebijakan PHK tersebut didorong oleh efisiensi bisnis atau terdapat indikasi pelanggaran terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Lebih lanjut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk bersikap adil dengan meninjau dinamika pasar dan tekanan ekonomi yang mungkin dihadapi perusahaan. Menurutnya, jika persoalan dipicu oleh perubahan model bisnis atau tantangan ekonomi, maka solusi yang paling tepat adalah melalui dialog konstruktif yang menjamin keberlangsungan usaha sekaligus melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
Pendekatan mediasi ini bukanlah hal baru bagi pemerintah. Said Iqbal merujuk pada keberhasilan strategi serupa di masa lalu, di mana dialog yang difasilitasi pemerintah berhasil menyelamatkan ribuan pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Dengan menerapkan pola penyelesaian yang sama, ia optimistis dapat menemukan titik temu yang memuaskan bagi kedua belah pihak.
Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bertekad untuk senantiasa hadir dalam menciptakan iklim usaha yang sehat tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pekerja. Proses investigasi lapangan ini ditargetkan berjalan dalam waktu dekat guna memastikan bahwa seluruh kebijakan perusahaan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku di tanah air.
