Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat ekosistem pendidikan inklusif di Indonesia. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan membekali para guru Sekolah Luar Biasa (SLB) keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna memacu kemandirian siswa berkebutuhan khusus dalam menyongsong era digital.
Komitmen ini diwujudkan melalui Program Peningkatan Kompetensi Guru SLB Bidang Keterampilan TIK yang diinisiasi oleh Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (PMPK). Kegiatan yang berlangsung di Bogor pada 14–17 Juli 2026 tersebut bertujuan mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai motor transformasi digital di lingkungan sekolah masing-masing.
Staf Khusus Menteri Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), Rita Pranawati, menegaskan bahwa dedikasi guru SLB memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia berharap pelatihan ini tidak sekadar meningkatkan kecakapan teknis, melainkan juga melahirkan agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus.
Selain pembekalan teknologi, program ini juga menjadi ajang peluncuran Lalubi (Lapak Luar Biasa). Platform digital ini diproyeksikan sebagai wadah apresiasi nasional untuk memamerkan serta memasarkan hasil karya siswa SLB dari berbagai pelosok negeri, sehingga potensi mereka dapat diakui secara lebih luas oleh masyarakat umum.
Direktur Guru PMPK, Arif Jamali, menjelaskan bahwa Lalubi bukan hanya media transaksi jual beli, melainkan sebuah ruang pengakuan terhadap bakat dan kreativitas siswa berkebutuhan khusus. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak rasa percaya diri anak-anak istimewa tersebut untuk terus berkarya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pembelajaran, Kesejahteraan, dan Penghargaan Direktorat Guru PMPK, Ahmad Budidarma, memaparkan bahwa program ini menjaring antusiasme yang tinggi dengan pendaftaran dari 855 guru. Setelah proses seleksi daring yang ketat, terpilihlah 30 guru terbaik dari berbagai wilayah, termasuk daerah perbatasan seperti Pulau Morotai di Maluku Utara, serta melibatkan guru penyandang disabilitas demi menjamin asas kesetaraan.
