Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh untuk menentukan arah dan jalur pengembangan teknologi digital serta kecerdasan buatan (AI) secara mandiri. Pernyataan ini menegaskan posisi Beijing dalam mendukung kedaulatan teknologi global di tengah persaingan ketat antar-kekuatan besar dunia.
Pihak Tiongkok menyatakan penentangan keras terhadap segala bentuk intimidasi politik yang memaksa negara-negara berkembang untuk memilih kubu tertentu dalam adopsi infrastruktur digital. Kebijakan monopoli standar teknologi dinilai dapat menghambat laju inovasi global serta memperlebar jurang digital antar-negara.
Melalui sikap resmi ini, Beijing mendorong terciptanya ekosistem teknologi dunia yang inklusif, adil, dan non-diskriminatif. Kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan diharapkan dapat berjalan dengan prinsip saling menghormati, demi pemanfaatan teknologi yang merata bagi kesejahteraan umat manusia.
