Jepang tengah menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat setelah Tokyo Shoko Research melaporkan lonjakan jumlah perusahaan yang gulung tikar hingga Juni 2026. Tercatat sebanyak 5.346 perusahaan menyatakan bangkrut, sebuah angka yang merefleksikan peningkatan sebesar 7,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Pelemahan mata uang yen menjadi faktor sentral yang memicu inflasi harga barang. Kondisi ini memberikan tekanan finansial yang sangat berat bagi pelaku usaha, terutama bagi sektor usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Sebanyak 90% dari total bisnis yang tutup merupakan entitas skala kecil dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang.
Struktur utang dari perusahaan-perusahaan yang tumbang pun cukup signifikan. Mayoritas, atau sekitar 80% dari total bisnis yang gagal, memiliki kewajiban utang di bawah 100 juta yen. Selain beban finansial, krisis kekurangan tenaga kerja yang berkepanjangan menjadi faktor penghambat operasional yang krusial, memicu kekhawatiran bahwa tren kebangkrutan akan terus meningkat tajam memasuki musim gugur mendatang.
Secara sektoral, jasa menjadi bidang yang paling terdampak dengan 1.819 kasus, diikuti oleh sektor konstruksi dengan 1.026 kasus. Para pelaku usaha, khususnya di industri restoran dan ritel makanan, kini berada di titik nadir karena sulitnya membebankan biaya produksi kepada konsumen di tengah penurunan daya beli masyarakat.
Kondisi ini merata di hampir seluruh wilayah Jepang, dengan kenaikan angka kebangkrutan terjadi di sembilan wilayah kecuali Tohoku. Wilayah Hokuriku mencatatkan lonjakan paling ekstrem sebesar 37,3%, menyusul Hokkaido yang mencatat kenaikan sebesar 17,1%.
