Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Aceh atas keberhasilan menembus angka kepesertaan jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) hingga 95 persen. Angka pencapaian tersebut dinilai sangat positif karena berada di atas rata-rata nasional.

Kendati demikian, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa tingginya angka kepesertaan wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan secara nyata. Hal tersebut disampaikannya di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Aceh pada Rabu (22/7/2026). Ia menekankan pentingnya ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai agar manfaat jaminan kesehatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Sri memaparkan sejumlah tantangan kesehatan krusial di Aceh yang menuntut perhatian serius. Masalah-masalah tersebut meliputi tingginya prevalensi tengkes (stunting), kesehatan ibu dan anak, angka kematian ibu dan bayi, hingga belum optimalnya cakupan imunisasi dasar lengkap yang memicu munculnya anak zero dose. Selain itu, pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis (TB) juga harus terus diakselerasi.

Terkait penanggulangan stunting, Sri mendesak penguatan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku sektor pemimpin. Menurutnya, sinergi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten dan kota sangat vital agar program penurunan stunting diprioritaskan secara bersama-sama secara berkelanjutan.

Evaluasi juga diarahkan pada kesiapan operasional rumah sakit rujukan regional di wilayah Aceh yang belum berjalan optimal. Sri mendesak pemerintah daerah segera menyelesaikan kendala pengembangan rumah sakit, termasuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan tenaga kesehatan. Ia mengingatkan agar bantuan alat medis modern dari pemerintah pusat tidak mubazir akibat keterbatasan SDM yang mampu mengoperasikannya.

Di samping sektor kesehatan, Sri turut menyoroti minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di Aceh jika dibandingkan dengan volume perusahaan yang harus diawasi. Namun, ia mengapresiasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor formal yang telah menyentuh angka 80 persen. Ia berharap seluruh temuan dalam kunjungan kerja ini segera ditindaklanjuti demi perbaikan layanan publik di Aceh.