Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Shanty Alda Nathalia, mendesak pemerintah daerah untuk meninggalkan metode konvensional dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, sistem pembuangan akhir yang hanya mengandalkan pola angkut dan timbun sudah tidak lagi memadai di tengah lonjakan volume sampah yang terjadi saat ini.
Dalam kunjungannya ke Surabaya, Shanty menyoroti keberhasilan Kota Pahlawan dalam menerapkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy. Ia menilai praktik modern tersebut patut menjadi standar nasional karena mampu mengubah beban lingkungan menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.
Shanty menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki fleksibilitas untuk memilih teknologi yang paling sesuai dengan karakteristik sampah dan potensi wilayah masing-masing. Variasi teknologi, seperti pembangkit listrik tenaga sampah hingga proses pirolisis, dapat disesuaikan agar implementasinya lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski demikian, efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada keberadaan payung hukum yang kokoh. Shanty menekankan perlunya regulasi terintegrasi dan skema insentif yang menarik untuk menumbuhkan kepercayaan investor dalam mengembangkan proyek pengolahan sampah secara berkelanjutan.
Lebih jauh, Shanty meyakini bahwa transisi menuju pengelolaan sampah berbasis teknologi tidak hanya akan menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi daerah. Ia mendorong sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan ekosistem ekonomi sirkular yang mandiri di seluruh pelosok Indonesia.
