Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) kini menjadi sorotan tajam. Pejabat publik tersebut diduga terlibat dalam aksi pemerasan terhadap 914 anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di wilayah kekuasaannya.
Berdasarkan informasi yang beredar, praktik pemerasan ini dilakukan dengan kedok penyelesaian administrasi pelepasan lahan hutan. Para anggota KUD dilaporkan merasa tertekan untuk menyerahkan sejumlah uang agar proses legalitas lahan mereka dapat segera dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Hingga saat ini, pihak berwenang masih terus mendalami laporan tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Dugaan ini memicu perhatian publik terkait integritas dan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
Transparansi dalam proses hukum ini sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya para anggota koperasi yang merasa dirugikan. Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang mengorbankan hak ekonomi rakyat kecil.
