Kementerian Haji dan Umrah resmi memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/7/2026). Meski secara umum pelaksanaan ibadah berjalan dengan baik, pemerintah mengakui masih terdapat celah perbaikan yang krusial untuk meningkatkan pelayanan jemaah di masa mendatang.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa kementeriannya tengah menyiapkan langkah tindak lanjut strategis. Fokus utama dari perbaikan ini mencakup penguatan tata kelola serta penyempurnaan sistem penyelenggaraan haji agar lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah di lapangan.
Dalam laporannya, Irfan menyoroti beberapa catatan kritis terkait sektor akomodasi. Persoalan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian kapasitas hotel dengan jumlah jemaah, kerusakan fasilitas vital seperti lift, hingga gangguan pada utilitas bangunan. Selain itu, terdapat pula laporan mengenai pemisahan jemaah dari anggota keluarga maupun pendamping yang seharusnya dapat diminimalisir.
Selain aspek penginapan, evaluasi juga menitikberatkan pada kepadatan di tenda Mina saat puncak ibadah haji. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian jemaah tidak mendapatkan ruang istirahat yang memadai. Berbagai temuan ini kini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sistemik demi menjamin kenyamanan jemaah pada musim haji berikutnya.
