Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, memberikan pandangan kritis terkait keterlibatan aktif mantan Presiden Joko Widodo dalam dinamika politik nasional. Meski mengakui hak konstitusional Jokowi sebagai warga negara, Habib Syakur menekankan pentingnya menjaga etika sebagai sosok yang pernah memimpin bangsa selama dua periode.
Menurut Habib Syakur, pengaruh Jokowi yang masih sangat besar menuntut kebijaksanaan ekstra dalam setiap pernyataan publiknya. Ia menilai keterlibatan dalam kampanye partai politik atau pembicaraan terkait suksesi Pilpres mendatang kurang etis dilakukan oleh seorang mantan kepala negara, yang seharusnya lebih menempatkan diri sebagai negarawan.
Lebih lanjut, Habib Syakur berpendapat bahwa saat ini pemerintahan membutuhkan stabilitas agar fokus pada agenda pembangunan nasional. Ia menyarankan agar narasi politik elektoral tidak diniatkan kembali ke ruang publik guna menghindari polarisasi yang dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam melayani masyarakat.
Selain menyoroti sisi politik, Habib Syakur juga mengomentari proses hukum terkait dugaan ijazah palsu yang kini memasuki tahap persidangan. Ia mendorong agar seluruh pihak menghormati mekanisme peradilan yang sedang berlangsung.
Dalam konteks pembuktian hukum, ia menyarankan agar dokumen asli dihadirkan di pengadilan jika diperlukan. Langkah ini dipandang perlu agar polemik di masyarakat dapat segera terselesaikan melalui putusan hakim yang objektif dan transparan, alih-alih terus menjadi bahan spekulasi publik.
