Pemerintah Kota Sorong menggelar Forum Pemangku Kepentingan Utama untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek, Kantor Wali Kota Sorong, pada Selasa (4/8/2026) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kota Sorong Ruddy R. Laku, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Thamrin Tajuddin, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sorong Ludwig C. A. Malaseme. Turut hadir dalam forum tersebut jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Sorong.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Sorong menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memprioritaskan perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan dan kurang mampu. Ia menekankan bahwa status ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan layanan medis yang layak. Kehadiran negara melalui program BPJS Kesehatan dinilai menjadi solusi krusial dalam mengatasi kesenjangan akses kesehatan di tengah masyarakat.
Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan akurasi data, acara ini dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyediaan informasi status kepesertaan JKN. Kesepakatan ini ditandatangani bersama oleh Wakil Wali Kota Sorong beserta jajaran pejabat daerah terkait, sebelum dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif guna merumuskan langkah evaluasi demi memastikan program jaminan kesehatan berjalan tepat sasaran.
